 |
| Andi Fakhrul Rijal Burhanuddin, ST., MM. |
WAJO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo diproyeksikan akan semakin progresif di bawah kepemimpinan Andi Fakhrul Rijal Burhanuddin Sosok birokrat kelahiran Makassar, 5 Oktober 1978 ini dikenal inovatif dan diyakini mampu membawa transformasi pengelolaan lingkungan berbasis kolaborasi serta kemandirian masyarakat.
Dengan mengusung motto, “Tujuan bukan yang utama, tetapi yang utama adalah proses mencapai tujuan tersebut,” Andi Fakhrul Rijal menempatkan proses kerja yang terukur dan partisipatif sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan. Pendekatan ini dinilai akan memperkuat sistem pengelolaan sampah dan lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Wajo.
Jejak kariernya di pemerintahan terbilang panjang dan berjenjang. Ia memulai dari tenaga honorer di Kelurahan Doping, kemudian menjadi staf di Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pasar, hingga menjabat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Ballere. Kariernya terus berkembang sebagai Sekretaris BPBD, Camat Penrang, dan Camat Tempe, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Kepala DLH Kabupaten Wajo.
Berbekal pengalaman tersebut, sejumlah inovasi di sektor lingkungan diperkirakan akan diperkuat. Saat menjabat Lurah Bulu Pabbu, ia berhasil menggerakkan sistem pengelolaan sampah berbasis kelurahan, mendorong swadaya masyarakat dalam pembiayaan operasional, serta menghidupkan budaya gotong royong secara rutin. Program lorong garden yang dirintisnya juga menjadi contoh penataan lingkungan berbasis komunitas.
Tak hanya fokus pada kebersihan, pendekatan lintas sektor yang pernah ia terapkan—mulai dari layanan kesehatan gratis, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pembinaan kepemudaan dan keagamaan—diperkirakan akan menjadi pola kerja DLH ke depan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat.
Saat memimpin Kecamatan Penrang, Andi Fakhrul Rijal juga mencatat inovasi melalui program mina padi dan sawah terpadu, yang mengintegrasikan aspek lingkungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Di tingkat kabupaten, langkah awal yang diproyeksikan akan diperluas adalah mendorong para pengembang perumahan agar mengelola limbah dan sampah secara mandiri. Kebijakan ini dinilai strategis untuk mengurangi beban pemerintah sekaligus meningkatkan tanggung jawab sektor swasta terhadap lingkungan.
Didukung pengalaman organisasi sebagai Ketua KNPI Wajo periode 2013–2019 serta Ketua Umum Barisan Muda Wajo, ia dikenal memiliki jejaring luas dan kemampuan mobilisasi partisipasi publik.
Ke depan, DLH Wajo di bawah kepemimpinannya diperkirakan akan menitikberatkan pada penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi multipihak. Dengan pendekatan tersebut, Kabupaten Wajo diharapkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan lingkungan yang inovatif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
