Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Bupati Wajo Teken Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025, Tekankan Efisiensi Anggaran untuk Sektor Prioritas

Admin
Jumat, 15 Agustus 2025, 8/15/2025 WIB Last Updated 2025-08-15T08:03:25Z


WAJO – Bupati Wajo, H. Andi Rosman, S.Sos., M.M., menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam proses penyusunan anggaran daerah yang akan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Jumat, 15/8/2025


Dalam sambutannya, Bupati Rosman menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen KUA dan PPAS. Menurutnya, penyusunan anggaran bukanlah hal mudah, namun dapat tercapai berkat kerja sama, kesungguhan, dan semangat kebersamaan.


"Anggaran adalah alat untuk memajukan sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Yang terpenting adalah pelaksanaannya harus tepat, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati Rosman.


Bupati juga mengungkapkan empat catatan penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan, yaitu:




1. Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) ke-VIII dan MQK Internasional I Tahun 2025.


2. Pengurangan dana transfer dari pusat sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah sekitar Rp88,8 miliar.


3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBD, termasuk pembatasan kegiatan seremonial, studi banding, publikasi, seminar, pengurangan 50% perjalanan dinas, dan pembatasan honorarium.


4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah, dengan prioritas anggaran pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja.


Efisiensi anggaran ini, kata Bupati, akan diarahkan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan sanitasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.


"Mari kita jadikan kesepakatan ini sebagai tonggak penting menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.



Iklan

iklan