WAJO – Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi PAN, Ir. Sudirman Meru, kembali turun ke tengah masyarakat dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, Senin 26 Januari 2026.
Bertempat Kantor PAN di Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, ratusan warga dari berbagai kelurahan tampak memadati lokasi untuk menyampaikan langsung keluh kesah mereka.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan, Sudirman Meru dihujani berbagai usulan infrastruktur dasar. Mulai dari perbaikan jalan, drainase, sanitasi, program bedah rumah, lampu penerangan jalan, hingga optimalisasi layanan air bersih PDAM.
Dalam sambutannya, Sudirman Meru menjelaskan bahwa reses ini merupakan instrumen krusial dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027. Politisi tiga periode itu menekankan bahwa pembangunan di Kabupaten Wajo harus dilakukan secara bertahap dengan model bottom-up (dari bawah ke atas).
"Pemerintah eksekutif menjalankan Musrenbang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kami di legislatif melakukan hal serupa melalui reses. Tujuannya adalah menyerap aspirasi yang mungkin belum sempat terakomodir di Musrenbang," ujar Sudirman Meru di hadapan konstituennya.
Kehadiran perwakilan dari Dinas PUPR dan Dinas Perkimta dalam reses tersebut menunjukkan komitmen DPRD Wajo untuk langsung menyinkronkan keluhan warga dengan ketersediaan program teknis di pemerintah daerah.
Sudirman menegaskan bahwa seluruh 40 anggota DPRD Wajo secara serentak melaksanakan reses mulai hari ini hingga Kamis mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kebutuhan mendesak warga di lingkungan masing-masing yang terlewatkan dalam perencanaan program pembangunan mendatang.
"Jika ada masyarakat yang melihat kondisi lingkungannya perlu diperjuangkan namun belum masuk dalam usulan formal, maka di sinilah tempatnya. Kami di DPRD hadir untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi itu agar menjadi program nyata di tahun 2027," tambahnya.
Acara berlangsung interaktif, di mana warga tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme penganggaran daerah yang sedang berjalan untuk tahun 2026 dan persiapan untuk tahun 2027.(*)
