Iklan

iklan

Iklan atas

iklan
,

Iklan ke 2

iklan

Ratusan SPKLU di Takalar Diduga Tak Berizin, DPRD Bakal Panggil OPD

Fahria fahri
Minggu, 15 November 2026, 11/15/2026 WIB Last Updated 2026-11-15T10:39:46Z


TAKALAR – Anggota DPRD Takalar Ahmad Sabang mengungkap dugaan sejumlah pelanggaran dalam pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PT Wanua Batara Maitralam. Dugaan tersebut mencakup persoalan izin bangunan hingga penggunaan aset milik pemerintah daerah.

Ahmad yang merupakan anggota Komisi I DPRD Takalar dari Fraksi NasDem mengatakan telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar persoalan tersebut dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kami sudah mengajukan kepada pimpinan DPRD agar segera dilakukan RDP untuk menyikapi persoalan ini. Jika nantinya ditemukan indikasi potensi kerugian negara akibat aturan pajak dan retribusi daerah yang diabaikan, kami juga akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak-pihak terkait,” kata Ahmad, Minggu (15/11/2026).

Dalam RDP tersebut, DPRD berencana menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bidang pengelolaan aset daerah, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ahmad menduga pembangunan SPKLU tersebut belum memenuhi persyaratan perizinan. Dia secara khusus menyinggung dugaan tidak adanya izin dari PTSP dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas PUPR.

“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Pasalnya, ada banyak aturan dan persyaratan formal yang harus dipenuhi. Pembangunan ini diduga dilakukan tanpa izin dari Dinas PTSP dan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas PUPR, khususnya bidang tata ruang,” ujarnya.

Selain izin bangunan, Ahmad meminta kejelasan mengenai penggunaan aset pemerintah daerah oleh perusahaan tersebut.

Dia menilai pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan komersial harus memiliki dasar hukum dan persetujuan yang jelas. Perusahaan juga harus memenuhi kewajiban pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan bisnis harus jelas dasar hukumnya. Daerah juga memiliki hak memperoleh pendapatan melalui mekanisme pajak maupun retribusi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ahmad turut mempertanyakan pembangunan fasilitas SPKLU yang disebut menggunakan area trotoar. Menurutnya, trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak semestinya digunakan di luar peruntukannya.

Dia juga menyampaikan dugaan adanya intervensi seseorang yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar dalam proses pembangunan SPKLU tersebut.

Ahmad meminta informasi itu turut ditelusuri. Namun, dugaan intervensi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.

DPRD Takalar selanjutnya akan meminta penjelasan OPD terkait mengenai kelengkapan izin, status penggunaan aset daerah, kesesuaian tata ruang, serta kewajiban pajak dan retribusi perusahaan.

Jika dalam pembahasan ditemukan indikasi pelanggaran, Ahmad menyatakan DPRD akan mempertimbangkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum.


Iklan

iklan iklan