POLEWALI MANDAR—Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mamhud dan Andi Nursami Masdar. Untuk menunjukkan arah dan keseriusan dalam merealisasikan janji kampanye.
Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman, Bung Suaib, atas refleksi kritis terhadap capaian satu tahun pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polman, Samsul Mamhud dan Andi Nursami Masdar.
“Kami melihat masih banyak janji yang belum sepenuhnya terwujud secara nyata. Jangan sampai perubahan hanya menjadi narasi politik tanpa dampak signifikan bagi masyarakat,” sebutnya.
Menurut Sekretaris GMNI Cabang Polman, pembangunan infrastruktur masih belum menyentuh seluruh wilayah secara adil. Sejumlah ruas jalan di pedesaan masih dalam kondisi rusak dan belum mendapatkan penanganan serius.
“Pemerataan pembangunan adalah amanah. Jika hanya terpusat di titik-titik tertentu, maka ketimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Disektor kesehatan dan pelayanan administrasi, lanjutnya, GMNI menilai belum ada lompatan besar yang dirasakan masyarakat. Antrean panjang, keterbatasan fasilitas, dan persoalan klasik lainnya masih terus berulang.
"Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti orang atau merotasi jabatan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem dan mentalitas pelayanan,” lanjutnya.
Ia menilai, terkait penguatan UMKM, petani, dan nelayan. Dengan adanya program bantuan dan pelatihan. Namun pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Bantuan tanpa pendampingan berkelanjutan hanya akan menjadi program simbolik. Rakyat butuh keberpihakan yang konkret dan berjangka panjang,” tuturnya.
Ia menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap kebijakan strategis daerah.
“Pemerintahan yang baik harus membuka ruang partisipasi dan transparansi. Masyarakat berhak tahu arah pembangunan dan penggunaan anggaran,” harapnya.
Ia menyebutkan, sebagai organisasi pergerakan, GMNI Cabang Polman menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami tidak sedang menjatuhkan, tetapi mengingatkan. Mandat rakyat adalah kontrak politik. Jika ada janji yang belum ditepati, maka itu wajib dikawal dan ditagih,” harapnya. (Adi)
