TAKALAR – Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, menerima kunjungan konsultasi rombongan DPRD Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga legislatif, terutama terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berdasarkan surat DPRD Kabupaten Majene, Pansus B Nomor T.170.9/916/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026, rombongan melakukan konsultasi untuk memperoleh informasi dan referensi dalam pembahasan Ranperda tersebut.
Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, mengatakan diskusi bersama rombongan DPRD Majene juga membahas sejumlah persoalan strategis pemerintahan daerah, salah satunya mengenai pemekaran desa.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga untuk bertukar pengalaman dan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemekaran desa, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertukaran informasi itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi masing-masing daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Rombongan DPRD Kabupaten Majene dipimpin Wakil Ketua DPRD Junaedi. Turut hadir Ketua Pansus B Jasman, Wakil Ketua Pansus B Muhammad Asri, S.E., M.Si., Sekretaris Pansus B H. Muh. Yahya Nur, S.E., serta anggota Pansus B Rismawati dan Suriana Mardin.
Sebelum ke Takalar, rombongan tersebut telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada 19–22 Oktober 2026. Agenda sebelumnya mencakup kunjungan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros pada 20 Oktober serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Makassar pada 21 Oktober 2026.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Takalar dan DPRD Majene diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta membangun komunikasi berkelanjutan dalam mendukung pembahasan regulasi dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
