Iklan

iklan

Iklan atas

iklan
,

Iklan ke 2

iklan

DPRD Pasangkayu Kunjungi DPRD Takalar, Bahas Optimalisasi PAD hingga Penanganan Stunting

Fahria fahri
Rabu, 28 Oktober 2026, 10/28/2026 WIB Last Updated 2026-10-30T13:14:09Z

 


TAKALAR – DPRD Kabupaten Takalar menerima kunjungan kerja dan studi komparatif dari pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu (28/10/2026).


Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Takalar dan diterima langsung Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar dari Fraksi PPP, bersama anggota DPRD Takalar, Ahmad Sabang dari Fraksi NasDem.


Keduanya didampingi Sekretaris DPRD Takalar, H. Zul Karnain, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.


Kunjungan lintas provinsi tersebut membahas penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Salah satu agenda utamanya adalah pertukaran pengalaman mengenai optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.


Selain itu, kedua lembaga legislatif turut membahas sinergi program pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting.


Dalam diskusi, rombongan DPRD Pasangkayu dan DPRD Takalar saling bertukar gagasan mengenai strategi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembahasan mencakup pentingnya inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.


Upaya peningkatan penerimaan daerah tersebut juga perlu memperhatikan iklim investasi serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.


Pembahasan kemudian berlanjut pada pentingnya keterpaduan kebijakan antara legislatif dan eksekutif dalam menangani persoalan sosial, khususnya kemiskinan dan stunting.


Perwakilan OPD Takalar turut memberikan penjelasan teknis mengenai penyelarasan anggaran agar program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


Melalui kunjungan tersebut, DPRD Takalar dan DPRD Pasangkayu diharapkan dapat saling mengambil pelajaran dari pengalaman masing-masing daerah, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Iklan

iklan iklan