TAKALAR – Perluasan program pemenuhan gizi nasional di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian dalam peresmian 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipusatkan di SPPG Takalar Polongbangkeng Timur Timbuseng 3, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat (2/10/2026).
Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis yang membutuhkan dukungan dan pengawasan berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Takalar, agar pelaksanaannya berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono hadir didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Peresmian ratusan SPPG itu merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi, terutama di wilayah yang membutuhkan pemerataan akses pangan bergizi.
Sudaryono menegaskan bahwa keberlanjutan program pemenuhan gizi tidak bisa hanya bergantung pada operasional SPPG. Dukungan lintas sektor, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan pangan, menjadi faktor penting agar pelayanan dapat berjalan secara konsisten.
Ia menyebut kerja sama dengan Kementerian Pertanian diperlukan untuk memastikan pasokan bahan pangan utama seperti beras, telur, sayuran, hingga daging tetap tersedia secara berkelanjutan.
“Keberlanjutan program ini membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk kerja sama dengan Kementerian Pertanian,” ujar Sudaryono.
Persoalan ketersediaan bahan pangan tersebut juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program di daerah. Sebab, perluasan jumlah SPPG harus diimbangi dengan kesiapan rantai pasok agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi tanpa menghambat pelayanan.
Dalam konteks tersebut, DPRD Takalar memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan program yang berjalan di daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta didukung kesiapan pemerintah daerah.
Selain Andi Iwan Darmawan Aras dan Sudaryono, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulawesi Selatan drg. A. Rachmatika Dewi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Dr. Yasir Machmud, serta anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra, Drs. Marjono.
Perluasan layanan SPPG di Takalar diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang keterlibatan sektor pertanian dan pelaku usaha pangan lokal dalam mendukung kebutuhan program.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah SPPG, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan, kualitas pelayanan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dukungan dan pengawasan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Takalar, diperlukan agar pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
